BYD memiliki kewajiban memproduksi 92.000 unit mobil listrik di Indonesia setelah memanfaatkan fasilitas impor kendaraan utuh atau completely built up (CBU). Kewajiban tersebut menjadi bagian dari kompensasi atas insentif impor yang diterima perusahaan selama periode program 2024-2025.
Pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, telah resmi beroperasi sebagai langkah pemenuhan komitmen investasi dan produksi lokal. Perusahaan menyatakan target produksi setara volume impor itu dapat dituntaskan dalam dua tahun ke depan.
Head of Public and Government Relations BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan pemerintah memberikan kuota impor hingga 100.000 unit dalam dua tahun. Fasilitas tersebut diberikan sejalan dengan nilai investasi yang disiapkan perusahaan untuk membangun pabrik di Indonesia.
“Ya, kita memang mendapatkan dengan jumlah investasi sebesar itu kita granted untuk bisa mengimpor kendaraan sampai 100.000 unit dalam dua tahun. Secara kompensasi kita harus bangun pabrik dalam waktu dua tahun dan kita sudah realisasikan, artinya kita menjawab komitmen itu,” jelas Luther di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).
Menurut Luther, total kendaraan yang benar-benar diimpor BYD tidak mencapai seluruh kuota yang disediakan pemerintah. Jumlah impor perusahaan selama program tersebut tercatat sebanyak 92.000 unit.
“Nah, pada saat ini setelah kita kalkulasi total-total kita hanya impor sebanyak 92.000 dari total 100.000 kuota itu,” ujar Luther. Dengan demikian, volume produksi lokal yang perlu dipenuhi BYD mengikuti jumlah kendaraan yang telah diimpor.
Pemerintah membatasi periode impor mobil listrik dengan insentif hingga Desember 2025. Produsen penerima fasilitas wajib membuka bank garansi dan memproduksi kendaraan di dalam negeri dalam jumlah yang sama dengan unit impor.
Skema ini menerapkan komitmen produksi 1:1 antara impor CBU dan produksi lokal. Spesifikasi teknis kendaraan yang diproduksi juga harus memenuhi ketentuan minimal setara dengan kendaraan yang didatangkan dari luar negeri.
Luther menjelaskan terdapat dua komponen yang tidak boleh diubah pada kendaraan produksi lokal, yakni kapasitas baterai dan motor listrik. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan spesifikasi kendaraan dalam program pemerintah.
BYD menilai tren penjualannya di pasar domestik dapat mendukung pencapaian target produksi tersebut. “Saya rasa dua tahun ke depan, dari tahun ini, sudah dapat kita fulfill, kalau lihat sekarang trennya BYD cukup signifikan ya secara penjualan,” tutur dia.
Besarnya impor BYD pada 2024-2025 berkaitan dengan fasilitas bea masuk 0 persen bagi sejumlah produsen mobil listrik yang melakukan importasi CBU. Kebijakan itu diatur melalui Peraturan Menteri Investasi Nomor 6/2023 juncto Peraturan Menteri Investasi Nomor 1/2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2024.
Dalam skema normal, kendaraan yang masuk melalui jalur impor CBU dapat dikenai tarif bea masuk hingga 50 persen. Insentif tersebut diberikan dengan syarat produsen merealisasikan investasi dan komitmen produksi kendaraan di dalam negeri.
Produsen harus memulai produksi lokal pada 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027. Volume produksi dalam periode itu harus setara dengan kuota impor CBU yang sebelumnya telah dinikmati.
Selain memenuhi jumlah produksi, pabrikan juga wajib menyesuaikan kegiatan manufaktur dengan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Bank garansi menjadi jaminan atas pelaksanaan kewajiban tersebut.
Apabila target produksi tidak dipenuhi hingga 31 Desember 2027, bank garansi senilai bea masuk yang ditangguhkan akan dicairkan atau hangus. Sanksi itu ditetapkan untuk mengembalikan insentif yang telah diberikan pemerintah kepada produsen.
Selain BYD, terdapat lima pabrikan lain yang menyanggupi komitmen investasi dalam program ini. Mereka adalah PT National Assemblers untuk Citroen, AION, Maxus, dan VW; PT Geely Motor Indonesia; PT VinFast Automobile Indonesia; PT Era Industri Otomotif untuk Xpeng; serta Inchcape Indomobil Energi untuk Great Wall Motor.
Operasional pabrik BYD di Subang menandai dimulainya tahap pemenuhan kewajiban produksi lokal perusahaan. Target 92.000 unit akan menjadi bagian dari pelaksanaan komitmen yang berlangsung hingga batas waktu program produksi domestik.
