Pemerintah masih membahas usulan insentif untuk mobil hybrid, kendaraan listrik hibrida plug-in atau PHEV, serta kendaraan listrik dengan penggerak jarak jauh atau REEV. Pembahasan tersebut berlangsung di tingkat kementerian karena kebijakannya berkaitan dengan industri, energi, fiskal, dan perekonomian.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan skema insentif belum dapat ditetapkan hanya berdasarkan sudut pandang Kementerian Perindustrian. Pemerintah masih menyelaraskan kepentingan sejumlah sektor sebelum memutuskan bentuk dukungan yang akan diberikan.
Sarmuji mengatakan setiap kementerian memiliki pertimbangan masing-masing dalam menilai kebijakan tersebut. “Enggak bisa perspektif Kementerian Perindustrian saja,” kata Sarmuji, diberitakan Antara.
Proses perumusan kebijakan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterlibatan lintas kementerian diperlukan untuk mempertemukan pertimbangan industri otomotif, kondisi fiskal, dan agenda transisi energi.
Pemerintah ingin memastikan insentif yang disusun tetap mendukung pengembangan industri otomotif nasional. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut juga harus mengakomodasi pandangan sektor lain yang berkaitan langsung dengan penggunaan energi dan pengelolaan anggaran negara.
“Ya itu masih mempertemukan perspektif itu. Ternyata banyak perspektif dari sektor-sektor yang lain yang harus kita akomodir ya,” tutur Sarmuji.
Selain koordinasi antarkementerian, Kementerian Perindustrian membuka komunikasi dengan para pemangku kepentingan di industri otomotif. Langkah ini dilakukan untuk menghimpun masukan mengenai arah pengembangan industri kendaraan di Indonesia.
Salah satu komunikasi yang direncanakan adalah audiensi dengan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mendengarkan pandangan serta aspirasi pelaku industri secara langsung.
“Oh iya, beliau (Ketua Umum Periklindo Moeldoko) mengajukan audiensi, insyaallah akan kita terima audiensinya,” ujar Sarmuji. Rencana audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas masukan sebelum menentukan kebijakan insentif.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan insentif bagi REEV dan PHEV yang dikembangkan di Indonesia. Kedua jenis kendaraan itu dinilai perlu memperoleh perhatian dalam skema kebijakan kendaraan berteknologi elektrifikasi.
Sarmuji menyebut kendaraan listrik berbaterai atau BEV telah memiliki insentif yang memadai. Dukungan untuk BEV antara lain berkaitan dengan administrasi, seperti pembebasan dari aturan ganjil genap.
“Tentu ini membutuhkan insentif. Kalau mobil listrik berbaterai (battery electric vehicle/BEV) selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi seperti bebas ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu belum dirumuskan insentifnya,” kata Sarmuji di Jakarta, Rabu (21/10).
Ia menilai insentif bagi PHEV dan REEV penting karena kedua kendaraan tersebut berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Pengurangan konsumsi Pertalite menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan tersebut.
Kementerian Perindustrian mengusulkan dua kelompok dukungan, yaitu insentif fiskal dan nonfiskal. Namun, rincian skema fiskal masih menjadi bagian dari pembahasan bersama kementerian terkait.
Untuk insentif nonfiskal, usulan yang disampaikan mencakup pembebasan dari aturan ganjil genap di kota-kota besar. Usulan lainnya meliputi penyediaan tempat parkir khusus serta fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.
Pembahasan insentif mobil hybrid, PHEV, dan REEV masih berfokus pada penyatuan berbagai perspektif pemerintah. Hasil akhirnya diharapkan dapat mendukung industri otomotif nasional dengan tetap mempertimbangkan aspek fiskal dan transisi energi.
