Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan kelanjutan insentif mobil hybrid masih menunggu pandangan dari kementerian lain. Pemerintah juga belum menggelar pembahasan formal antarkementerian mengenai fasilitas tersebut.
Sarmuji belum memastikan apakah insentif bagi kendaraan hybrid akan diteruskan atau dihentikan. Menurutnya, kebijakan ini perlu dilihat dari berbagai perspektif sebelum pemerintah memberikan jawaban.
“Hybrid, kayaknya perlu mendengarkan perspektif dari kementerian lain sebelum melakukan jawabannya,” kata Sarmuji di Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Senin (9/11). Ia menegaskan perlunya mengecek lebih dahulu pandangan kementerian lain terkait rencana tersebut.
Pembahasan insentif kendaraan tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan industri otomotif. Kebijakan itu juga menyentuh aspek energi serta arah kebijakan di sektor lain.
Karena itu, Kementerian Perindustrian belum menyampaikan keputusan final mengenai bentuk maupun keberlanjutan insentif mobil hybrid. Koordinasi lintas kementerian dinilai diperlukan sebelum usulan masuk ke tahap kebijakan resmi.
Komunikasi Belum Formal
Sarmuji mengatakan komunikasi terkait insentif kendaraan hybrid sebenarnya sudah sempat dilakukan. Namun, pembicaraan tersebut belum berkembang menjadi forum pembahasan formal antarkementerian.
“Kita nggak ngomong tipis-tipis. Tapi belum secara formal. Nanti kita harap secara formal,” kata Sarmuji. Pernyataan itu menunjukkan pemerintah masih berada pada tahap penjajakan untuk menyatukan pandangan antarinstansi.
Belum adanya pembahasan resmi membuat kepastian insentif masih terbuka. Pemerintah belum menyebutkan jadwal keputusan maupun skema yang akan dipilih untuk kendaraan hybrid.
Wacana Insentif Sejak Oktober
Wacana pemberian insentif bagi mobil hybrid mulai beberapa kali disampaikan Sarmuji setelah ia dilantik sebagai Menteri Perindustrian pada Kamis (1/10). Ia menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita dalam jabatan tersebut.
Selain mobil hybrid, usulan yang dibicarakan juga mencakup kendaraan plug-in hybrid atau PHEV serta range extended electric vehicle atau REEV. Ketiga jenis kendaraan itu disebut dalam pembahasan mengenai penguatan industri berbasis baterai dengan beragam teknologi.
Setelah audiensi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo di kantor Kementerian Perindustrian pada Rabu (21/10), Sarmuji menyebut usulan insentif dapat mencakup fasilitas fiskal dan nonfiskal. Skema itu masih berupa wacana dan belum diputuskan pemerintah.
Untuk insentif fiskal, bentuk yang disebutkan berupa keringanan pajak. Besarannya tidak harus sama dengan insentif yang diberikan kepada mobil listrik berbasis baterai atau BEV.
Adapun insentif nonfiskal yang pernah dibahas meliputi pembebasan aturan ganjil genap, penyediaan parkir khusus, serta fasilitas pengisian daya. Berbagai opsi tersebut menjadi bagian dari usulan yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Sarmuji juga sempat menyampaikan rencana untuk bertemu Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pertemuan itu ditujukan membahas usulan insentif dan ditargetkan terlaksana sebelum akhir Oktober 2026.
Target pertemuan tersebut tampaknya belum terealisasi berdasarkan perkembangan yang disampaikan Sarmuji. Pada akhir Oktober, ia kembali menyebut usulan insentif mobil hybrid ditargetkan diajukan pada tahun ini.
“Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini,” ucap Sarmuji dalam keterangan resminya.
Pernyataan itu menempatkan insentif sebagai salah satu instrumen yang sedang dipertimbangkan untuk berbagai jenis kendaraan. Namun, arah akhir kebijakan tetap bergantung pada pembahasan formal dan pandangan kementerian terkait.
