Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan mobil hybrid berpeluang memperoleh insentif pemerintah pada tahun depan. Peluang tersebut bergantung pada pemenuhan nilai investasi dan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.
Pemerintah menetapkan batas minimum TKDN sebesar 40 persen bagi kendaraan yang dapat menerima insentif pada tahun ini. Pada tahun depan, batas tersebut direncanakan meningkat menjadi 60 persen.
Sarmuji mengatakan kenaikan persyaratan kandungan lokal menjadi bagian penting dalam skema insentif kendaraan. Ketentuan itu berlaku bagi produsen yang memproduksi kendaraan di Indonesia.
“Untuk tahun ini, komponen dalam negeri yang dipersyaratkan untuk bisa menerima insentif itu 40 persen dan tahun depan itu 60 persen,” ujar Sarmuji di Jakarta, Selasa (10/11). Pernyataan itu menegaskan bahwa produsen perlu meningkatkan porsi komponen lokal agar tetap memenuhi kriteria penerima fasilitas.
Ketentuan tersebut telah diketahui oleh sejumlah pabrikan kendaraan yang beroperasi di Indonesia. Cakupannya meliputi produsen mobil listrik berbasis baterai, mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV, serta range extender electric vehicle atau REEV.
Untuk kendaraan hybrid, Sarmuji mengajak produsen menaikkan TKDN dari kisaran 50-55 persen menjadi 60 persen. Kenaikan itu menjadi salah satu syarat utama agar kendaraan tetap berpeluang memperoleh dukungan pemerintah.
Menurut Sarmuji, rata-rata produsen yang diajak berdiskusi menyatakan kesanggupan memenuhi target tersebut. Pemerintah melihat komitmen itu sebagai dasar agar insentif, terutama dari sisi pajak atau fiskal, tetap dapat diberikan.
“Rata-rata mereka menyanggupi. Artinya, mereka juga akan tetap dapat insentif terutama dari sisi pajak atau fiskal,” ucap Sarmuji. Insentif fiskal yang dimaksud dikaitkan dengan pemenuhan investasi dan kandungan komponen dalam negeri.
Selain dukungan fiskal, pemerintah juga mempertimbangkan stimulus nonfiskal bagi kendaraan rendah emisi. Salah satu opsi yang disampaikan ialah pengecualian aturan ganjil genap di jalan raya.
Namun, fasilitas nonfiskal itu tidak ditujukan kepada seluruh kendaraan hybrid secara otomatis. Pengecualian disebut akan diarahkan secara spesifik bagi mobil hybrid dengan emisi sangat rendah atau efisiensi bahan bakar sangat tinggi.
“Bagaimana caranya supaya mendapatkan kemudahan misalkan ganjil genap bisa (untuk mobil) yang hybrid, utama yang hybrid-nya bisa menghasilkan emisi yang sangat rendah atau sangat hemat BBM,” ujar Sarmuji. Skema tersebut menempatkan kinerja emisi dan konsumsi bahan bakar sebagai pertimbangan dalam pemberian kemudahan.
Pelaku industri otomotif disebut berharap adanya insentif nonfiskal untuk memperluas pemanfaatan kendaraan rendah emisi oleh masyarakat. Pembebasan dari pembatasan lalu lintas dinilai dapat menjadi salah satu fasilitas yang relevan bagi pengguna kendaraan tersebut.
“Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal,” tutur Sarmuji dalam keterangannya.
Saat ini, kendaraan yang memperoleh pengecualian dari aturan ganjil genap di Jakarta baru mobil listrik berbasis baterai. Mobil hybrid belum mendapatkan fasilitas serupa.
Perbedaan fasilitas tersebut menjadi salah satu latar belakang dorongan agar kendaraan hybrid beremisi rendah dapat dipertimbangkan dalam kebijakan nonfiskal. Pemerintah menilai kebijakan itu dapat berkaitan dengan peningkatan penggunaan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar.
Sarmuji menyebut insentif dapat mendorong minat masyarakat terhadap kendaraan rendah emisi. Kebijakan yang sama juga dinilai berpotensi memperkuat semangat industri untuk memperluas pengembangan produk.
“Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat,” tutupnya. Dengan demikian, pemenuhan TKDN tetap menjadi syarat utama bagi produsen mobil hybrid yang ingin mengakses insentif fiskal pada tahun depan.
